Katalog

Website resmi Badan Pangan Nasional

Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan (Food Security and Vulnerability Atlas – FSVA) merupakan peta tematik yang menggambarkan visualisasi geografis wilayah rentan terhadap kerawanan pangan. FSVA disusun dalam upaya menyediakan informasi ketahanan pangan yang akurat, komprehensif, dan tertata dengan baik untuk mendukung upaya pencegahan dan penanganan kerawanan pangan dan gizi, sehingga dapat memberikan arah dan rekomendasi kepada pembuat keputusan dalam penyusunan program, kebijakan, serta pelaksanaan intervensi di tingkat pusat dan daerah. Penyediaan informasi ini diamanahkan dalam UU No 18/ 2012 tentang Pangan dan PP No 17/2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi dimana Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya untuk membangun, menyusun, dan mengembangkan Sistem Informasi Pangan dan Gizi yang terintegrasi.

Neraca Bahan Makanan (NBM) menyajikan data dan informasi yang menggambarkan tentang penyediaan/pengadaan (supply) dan penggunaan/pemanfaatan (utilization) pangan di suatu wilayah dalam periode tertentu (dalam kurun waktu satu tahun). Selain itu, NBM memberikan informasi tentang ketersediaan bahan pangan untuk setiap komoditas dan olahannya/produk turunannya yang lazim dikonsumsi penduduk berdasarkan sumber penyediaan dan penggunaannya dalam bentuk volume maupun zat gizi. NBM tahun 2021 merupakan NBM tetap, tahun 2022 NBM Sementara, tahun 2023 NBM Sangat Sementara dan 2024 NBM Prediksi.

Sistem Peringatan Dini Kerawanan Pangan dan Gizi (SKPG) merupakan salah satu tools early warning system sebagai dasar kebijakan pangan dan gizi. Penyusunan SKPG sesuai dengan amanat dalam Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 16 tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Sistem Peringatan Dini Kerawanan Pangan dan Gizi, yang disusun secara periodik oleh pemerintah pusat dan daerah secara berkala (bulanan).

Sistem pasar yang memastikan ketersediaan, aksesibilitas, dan keamanan pangan bagi konsumen.

OKKPD melakukan pengawasan yang bersifat pre market atau sebelum pangan beredar di pasaran domestik maupun untuk kepentingan pemenuhan persyaratan ekspor. Pengawasan keamanan PSAT oleh OKKP diantaranya adalah Sertifikasi Prima-1, Prima-2, Prima-3, Registrasi Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT), Registrasi Rumah Pengemasan, dan Penerbitan Health Certificate.

Kumpulan Database Rumah Tangga Rentan Rawan Pangan

Sistem Kendali Ketahanan Pangan bertujuan untuk memudahkan pengelola cadangan pangan memonitoring dan mengendalikan kondisi pangan pada sebuah daerah

Sistem Informasi Cadangan Pangan bertujuan untuk memudahkan pengelola cadangan pangan (Gapoktan PUPM, LDPM, Instansi Pemerintah, Enumerator Pasar, dll.) melaporkan kondisi cadangan pangan kepada pemerintah sehingga dapat dengan mudah Pimpinan/Pejabat yang berwenang mengetahui kondisi stok cadangan pangan secara up to date. Disamping itu juga dapat memudahkan masyarakat umum dan stake holder terkait untuk mengetahui kondisi stok cadangan pangan yang ada di Indonesia.

Neraca Pangan Wilayah adalah salah satu instrumen untuk dapat memantau seberapa besar ketersediaan pangan di suatu wilayah dan jumlah kebutuhan pangan yang harus dipenuhi, serta dari mana sumbernya, sehingga dapat ditentukan kebijakan pangan yang paling tepat untuk wilayah tersebut.

Laporan bantuan pangan yang diberikan meliputi pangan segar dan olahan dari Badan Pangan Nasional

SIMONSTOK menyediakan berbagai informasi diantaranya, indikator provinsi surplus dan minus untuk ketersediaan pangan strategis. Menampilkan juga neraca mingguan sebaran ketersediaan komoditas strategis yang dapat diatur berdasarkan komoditas, periode, dan cakupan skala provinsi atau nasional. Selain itu, ada juga menu yang menampilkan Pergerakan Ketahanan Stok Pangan Strategis Nasional dan tampilan peta yang menunjukan sebaran, persediaan, dan langkah intervensi.

anel Harga Pangan adalah sistem informasi harga pangan pokok strategis yang berisi data dan informasi tentang harga pangan pokok strategis tingkat produsen (petani / penggilingan / peternak) dan tingkat konsumen (eceran), pada level nasional, provinsi sampai kabupaten/kota.

Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Badan Pangan Nasional yang selanjutnya disebut JDIH Badan Pangan adalah wadah pendayagunaan bersama atas dokumen hukum secara tertib, terpadu, dan berkesinambungan, serta merupakan sarana pemberian pelayanan informasi hukum secara lengkap, akurat, mudah, dan cepat di bidang pangan.